Kamis, 14 April 2011

ANTARA PSSI DAN MENPORA ?

Ini masih tentang PSSI . Yang dicap arogan oleh stasiun teve karena melarang pemain berbakat tampil membela timnas karena (hanya) membela klub domestik yang bertarung dalam sebuah liga yang “katanya” ilegal. Belum kunjung ada harapan titik terang bagi Irfan dan Kim bermain untuk Timnas nanti, tiba-tiba Menpora Andi Mallarangeng menegaskan bahwa ada jaminan bagi mereka berdua bisa bermain di Timnas. Ini akan semakin mempersulit posisi PSSI yang hingga saat ini masih tetap kekeuh dengan pendapatnya dengan mencoret nama kedua pemain berbakat dan diakui publik tanah air itu dari skuad Merah Putih.
Jika pernyataan seorang menteri yang sangat relevan seperti Menpora masih dipermasalahkan oleh federasi sepakbola Indonesia atau PSSI, maka perkara akan semakin runyam. Lagipula, pernyataan resmi yang keluar dari seorang pejabat teras pemerintah yang berkaitan bisa saja bersifat instruktif. Artinya, setiap pernyataan resmi terkait sebuah isu dalam ranah publik menunjukkan arah kebijakan derivatif yang akan digunakan pada masa yang akan datang.
Entah Menpora sudah berkoordinasi dengan PSSI sebelum melontarkan pernyataan di atas atau belum, PSSI harus menindaklanjutinya sebagai sebuah instruksi pimpinan tertinggi koordinasi olahraga tanah air. Jangan sampai, lantaran hanya ingin mempertahankan harga diri yang sudah terlanjur rapuh, pihak tertentu justru mencari eksempitan-kesempitan baru untuk memelintir sebuah pernyataan menjadi keputusan yang menguntungkan pihaknya saja.
Namun walau bagaimanapun, PSSI masih punya independensi yang kuat dalam mengambil kebijakan terkait liga yang notabene mereka sendiri yang paling paham. Namun, penggunaan dana APBD dan APBN dalam penyelenggaraan PSSI juga pasti akan menjadi pertimbangan penting yang terkait dengan Kementerian yang membawahinya. Tentunya, PSSI tidak mau menambah rival dengan menentang instruksi seorang Menteri Olahraga.
Pembekuan anggaran negara pada PSSI bakal benar-benar terjadi. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebut kalau pihaknya tinggal menunggu surat resmi dari Menpora untuk menyetop aliran dana.

Selain tak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi mallarangeng juga memutuskan untuk menghentikan pemberian dana pada PSSI. keputusan tersebut diambil sebagai buntut dari kisruh yang terjadi dalam kongres di Pekanbaru akhir pekan lalu.

Meski penghentian aliran dana oleh seorang menteri sempat dinilai tidak tepat oleh Wakil ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz, Menteri Keuangan justru menyatakan kalau hal tersebut mungkin saja terjadi dan bakal dilakukan.

"Saya perlu melihat dokumen dulu kalau seandainya ada anggaran yang disiapkan kepada lembaga dan kemudian lembaga tersebut dibekukan. Kalau begitu maka dana kepada lembaga tidak bisa disalurkan," ungkap Menkeu Agus Martowardojo kepada wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR.

Lebih lanjut Agus Martowardojo menyebut kalau penghentian dana tinggal menunggu surat resmi yang harus dikirim Menpora pada dirinya.

"Saya belum terima informasi secara  resmi  jadi mohon dikirim ke kementrian keuangan secara resmi. Jadi bisa segera dihentikan secara resmi," tuntas dia.

Nurdin juga menjelaskan PSSI sampai saat ini tidak pernah melaporkan adanya intervensi Menpora kepada FIFA. Menurut dia, yang disampaikan PSSI kepada FIFA hanyalah surat dari Menpora kepada PSSI dan keterangan pers Menpora. “Tafsir dari FIFA melalui suratnya, menyatakan ancaman dan pernyataan Menpora itu melanggar Statuta FIFA, terutama pada pasal 13 dan 17, bahwa asosiasi sepakbola harus mengelola kegiatan mereka secara independen,” kata Nurdin.
Kemarin di rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Menteri Andi Alfian Mallarangeng mengatakan siap menjelaskan kemelut sepakbola nasional ke FIFA, khususnya terkait tudingan adanya campur tangan pemerintah terhadap PSSI. “Bila ada kesempatan, kami siap berkomunikasi dengan FIFA apa yang menjadi sikap pemerintah. Tapi kami berharap FIFA juga demikian,” kata Andi Mallarangeng.